Jarinusa – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur menyoroti dinamika di sektor ekonomi nasional menyusul pengunduran diri mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal tahun dan pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Juli 2026.
Ketua DPC GMNI Jakarta Timur, Jansen Henry Kurniawan, menilai pergantian pimpinan di dua lembaga tersebut menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut stabilitas ekonomi makro, independensi lembaga negara, serta kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap kebijakan ekonomi nasional.
Menurut Jansen, alasan pengunduran diri Gubernur BI yang disebut sebagai alasan pribadi masih memunculkan berbagai pertanyaan di tengah kondisi nilai tukar rupiah yang mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat.
Ia juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir. DPC GMNI Jakarta Timur menilai pemerintah perlu memperkuat kebijakan ekonomi yang konsisten, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan pasar serta masyarakat.
Selain itu, DPC GMNI Jakarta Timur mengkritisi penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Organisasi tersebut menilai penunjukan itu berpotensi menimbulkan persepsi konflik kepentingan mengingat hubungan keluarga dengan Presiden serta latar belakang politik yang dimilikinya sebelum menjabat. Meski demikian, GMNI mengakui setiap warga negara memiliki hak untuk menduduki jabatan publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Jansen menegaskan bahwa independensi bank sentral merupakan prinsip penting dalam menjaga stabilitas moneter. Karena itu, menurutnya, pemerintah harus memastikan Bank Indonesia tetap bebas dari intervensi maupun potensi konflik kepentingan.
DPC GMNI Jakarta Timur juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan pelajaran sejarah, dengan menyinggung peristiwa Deklarasi Bappenas 1998 yang dinilai menjadi simbol menurunnya kepercayaan terhadap pemerintahan saat itu. Menurut organisasi tersebut, kepercayaan publik harus dijaga melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan pengelolaan ekonomi yang kredibel.
Dalam pernyataan sikapnya, DPC GMNI Jakarta Timur menyampaikan empat tuntutan, yaitu:
1. Mendesak Presiden dan Wakil Presiden segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi makro nasional.
2. Mendesak pemerintah bersama otoritas ekonomi menerapkan kebijakan yang efektif, transparan, dan terukur guna mengantisipasi potensi krisis ekonomi.
3. enuntut pemerintah menjaga independensi Bank Indonesia serta seluruh lembaga pengelola ekonomi negara dari segala bentuk konflik kepentingan.
4. Mendesak agar Thomas Djiwandono diberhentikan dari jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia demi menjaga independensi BI.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak pemerintah, Bank Indonesia, maupun Thomas Djiwandono terkait pernyataan sikap yang disampaikan DPC GMNI Jakarta Timur tersebut.
